Masalah Ekonomi di Indonesia

Pengangguran di IndonesiaMasalah Ekonomi di Indonesia : Secara umum, kita semua sudah tahu apa-apa saja yang menjadi masalah dan sumber masalah Ekonomi di Indonesia. seperti masalah pengangguran, kemiskinan, sulitnya kesehatan, sulitnya pendidikan, keamanan dan sebagainya. atau penyebab dari ulah para koruptor, ulah orang-orang yang ingin menang sendiri, dan lain sebagainya.

Namun dalam artikel ini kita akan lebih membahas bagaimana sebenarnya solusi untuk masalah ekonomi Indonesia tersebut. Dalam pemilihan presiden 8 Juli 2009 lalu para capres dan cawapres mengusung isu ekonomi dalam visi misinya. Hal ini terlihat jelas dengan adanya pemberian porsi khusus dalam masalah ekonomi.

Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Boediono mengatakan tidak akan menyerahkan Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Ekonomi Keuangan | Tag , | 6 Komentar

Perekonomian Indonesia 2011

Perekonomian Indonesia 2011 : Menapaki kuartal terakhir 2010, ada hawa optimis yang berhembus dalam ruang perekonomian kita. Harian The New York Times, edisi 5 Agustus 2010 menyebut: Indonesia adalah sebuah model ekonomi, setelah melewati krisis lebih dari sepuluh tahun. Sementara Financial Times (12/08/2010) mengatakan, perekonomian Indonesia merupakan macan yang tengah terbangun.

Sementara pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 ditargetkan mencapai 6 persen . Presiden mengatakan, target itu akan dirumuskan ke dalam sebuah rencana induk atau master plan . Perumusan itu dilakukan dengan memperlajari kisah sukses Negara lain yang di kombinasikan dengan pengalaman Indonesia .  Negara yang dijadikan contoh diantaranya, Tiongkok dan Korea Selatan .

Menurut Presiden, Indonesia dapat mempelajari pengalaman Tiongkok pada masa pemerintahan Deng Xiao Ping dalam melaksanakan reformasi tahun 1978 dan dilanjutkan pemimpin berikutnya .  Saat itu, Tiongkok berubah menjadi ekonomi raksasa dunia .  Kebijakan yang diambil Tiongkok kala itu, membangun area special ekonomi (special economy zone) yang ternyata menjadi model pembangunan ekonomi Tiongkok .

Secara umum, prospek perekonomian Indonesia tahun 2011 Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Ekonomi Keuangan | Tag , , , | 1 Komentar

Perkembangan Ekonomi Indonesia

Perkembangan Ekonomi Indonesia : Perkembangan ekonomi Indonesia kurang menguntungkan, bila dilihat dari sisi nilai tukar rupiah. Adanya kenaikan suku bunga di Amerika. Yang tidak direspon dengan cepat dalam tingkat yang memadai oleh Bank Indonesia. Hal yang juga berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara, adalah kenaikan harga minyak dunia. Bagaimana tidak, dengan naiknnya harga minyak dunia, Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Ekonomi Keuangan | Tag , , , , , , , , , , , , , | Tinggalkan komentar

Perkembangan Ekonomi Indonesia

Perkembangan Ekonomi Indonesia 2010 2011Perkembangan Ekonomi Indonesia : Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, ada kemungkinan target pertumbuhan ekonomi indonesia dalam RAPBN 2010 naik dari target yang ditetapkan sebesar 5,0 persen.

“Kesepakatan dengan DPR kan kisarannya 5-6 persen, nanti kita lihat pembahasan lebih lanjut dengan DPR,” katanya usai upacara peringatan HUT ke-64 Kemerdekaan RI di Departemen Keuangan Jakarta, Senin (17/8).

Kenaikan target pertumbuhan ekonomi RAPBN 2010, kata Menkeu, juga dimungkinkan dengan perkembangan sampai semester I 2009 yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari perkiraan.

“Tampaknya kondisi semester Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Ekonomi Keuangan | Tag , , , | 3 Komentar

Keuangan Pusat dan Daerah

pembagian keuangan pusat dan daerahKeuangan Pusat dan Daerah : Setelah sebelum ini kita sudah bahas mengenai Permasalahan Ekonomi di Indonesia, postingan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman tentang sistem dan undang undang yang berlaku di Indonesia dalam hal Keuangan Pusat dan Daerah. nnn

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab di daerah secara proporional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemamfaatan sumber daya nasional yang berkeadian, serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berbagai laporan keuangan daerah ditempatkan dalam dokumentasi daerah agar dapat diketahui oleh masyarakat sehingga Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Ekonomi Keuangan | Tag , , | Tinggalkan komentar

Kejamnya Sistem Ekonomi Liberal (Bagian III/Akhir)

Sistem Ekonomi Islam Sistem Ekonomi : Krisis finansial di Asia tahun 1998, adalah contoh nyata betapa sistem ekonomi yang berbasis liberalisme ini telah menyengsarakan sangat banyak orang dan menguntungkan segelintir orang. Ekonomi liberalisme mengizinkan pemilikan modal di tangan segelintir orang. Segelintir orang ini tidak peduli dengan nasib bangsa-bangsa, yang dipedulikannya adalah keuntungannya sendiri, Karena itu, ketika dilihatnya pasar Asia tidak menguntungkan, merekapun menarik modal secara besar-besaran dan mengalihkannya ke negara-negara lain. Akibatnya dalam sekejab, perekonomian Asia (terutama Indonesia, Thailand, dan Korea Selatan) lumpuh dan jutaan orang mendadak miskin karena khilangan pekerjaan.

3 Pilar Globalisasi: IMF, World Bank, WTO

Pertanyaan selanjutnya, lalu mengapa negara-negara berkembang membiarkan perekonomiannya dipegang oleh segelintir pemodal asing yang sewaktu-waktu bisa menarik modalnya dan meninggalkan jutaan pengangguran dan kemiskinan? Jawabannya adalah karena tekanan dari IMF, Bank Dunia, dan WTO. Joseph Stiglitz menyebutkan bahwa cita-cita ideal globalisasi umumnya diterima oleh masyarakat dunia, namun ketika kini dunia menyaksikan bahwa ‘janji’ globalisasi tak tercapai, maka yang perlu diteliti adalah ketiga institusi yang mengatur (govern) globalisasi: IMF, World Bank, dan WTO.

IMF semula didirikan untuk menjamin stabilitas ekonomi global dan menyediakan dana pinjaman untuk negara-negara yang mengalami penurunan ekonomi supaya negara-negara tersebut bisa memulihkan kembali perekonomiannya. Sementara itu, Bank Dunia diniatkan untuk membantu negara-negara dalam membangun infrastruktur seperti jalan, bendungan, dll. Diharapkan, bila berbagai sarana publik telah dibangun, kemiskinan bisa tereliminasi. Namun, sejak tahun 1980-an, IMF dan WB berubah secara drastis menjadi institusi yang memimpin proses liberalisasi ekonomi di dunia. IMF baru mengucurkan dana pinjaman bila suatu negara telah melaksanakan syarat-syarat yang ditetapkan IMF: mencabut subsidi, meningkatkan pajak, liberalisasi pasar, dan meningkatkan suku bunga. Sementara itu, WB baru mau mengucurkan pinjaman bila sudah mendapatkan persetujuan IMF. [9] Dengan kata lain, IMF dan WB mengulurkan bantuan kepada negara-negara yang sedang terpuruk ekonominya, misalnya Indonesia, tapi mengajukan sejumlah syarat dan syarat itu ujung-ujungnya hanya menguntungkan negara-negara pemegang saham terbesar di IMF dan WB (yaitu negara-negara industri maju).

Bukti dari pernyataan di atas bisa terlihat jelas dalam perjanjian-perjanjian WTO. Liberalisasi perdagangan sebagaimana yang diperintahkan oleh IMF, mau tak mau membuat negara-negara berkembang bergabung dalam WTO. Semula, WTO didirikan untuk mengatur perdagangan dunia dengan tujuan yang mulia: agar perdagangan berjalan lancar sehingga barang dan jasa bisa tersebar merata ke seluruh dunia. Namun kenyataannya, perjanjian-perjanjian yang diatur oleh WTO sangat merugikan negara berkembang dan menguntung negara maju.

Perjanjian internasional yang dibuat dalam kerangka WTO mengikat seluruh anggotanya; jumlahnya lebih dari 11 jenis perjanjian. Tiga di antaranya adalah:

1. Perjanjian Pertanian (AOA, Agreement on Agriculture).

Melalui AOA, WTO mewajibkan negara-negara anggotanya untuk membuka pasar domestik untuk barang-barang impor dan sebaliknya, negara-negara anggota juga berhak melakukan ekspor ke negara manapun. Secara garis besar, ada tiga bidang yang diatur oleh AOA, yaitu:

1. Market Acces (akses pasar): mewajibkan negara-negara menurunkan tarif dasar impor pertanian.

2. Domestic Support (dukungan domestik): mewajibkan dibatasinya subsidi dan proteksi pemerintah terhadap sektor pertanian dalam negeri.

3. Export Subsidy (subsidi ekspor): mewajibakan dibatasi atau bahkan dihapuskannya subsidi ekspor produk pertanian.[10]

Dua eksportir utama pertanian dunia, yakni AS dan Uni Eropa sangat diuntungkan oleh perjanjian seperti ini. Karena tarif dasar impor diturunkan, mereka bisa menjual produk mereka dengan harga murah di negara-negara berkembang. Sebelum adanya aturan AOA, umumnya produk impor dikenai pajak tinggi, sehingga harganya lebih tinggi dari produk dalam negeri. Dengan demikian, konsumen harus memilih: membeli produk impor yang berharga mahal namun berkualitas tinggi, atau produk lokal dengan harga murah meski kualitasnya tak sebagus produk impor. Namun, adanya penurunan tarif impor membuat harga barang impor seringkali malah lebih murah dari produk lokal. Akibatnya, produsen pertanian dalam negeri mengalami kerugian dan kemunduran.

Selain itu, larangan subsidi dan proteksi terhadap pertanian membuat para petani menjadi rentan. Harga produk mereka fluktuatif, ketersediaan benih dan pupuk juga tidak terjamin dan harganya tidak stabil. Petani negara berkembang juga tidak mendapatkan subsidi ekspor sehingga jika mereka mengekspor produk, harganya akan mahal sehingga sulit bersaing dengan produk dari AS atau Uni Eropa. Apalagi, petani-petani lokal di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, umumnya miskin, memiliki lahan yang sempit, tidak terorganisasi, dan lemah. [11]

Sebaliknya, AS dan Uni Eropa justru melakukan pelanggaran terhadap AOA dengan tetap mensubsidi petani. Selain itu, mereka juga memiliki teknologi pertanian yang maju, modal yang besar, dan struktur organisasi yang kuat. Karena itulah mereka berhasil membanjiri negara-negara berkembang dengan produk-produk pertanian mereka, yang harganya lebih murah dari produk lokal. Dalam perjanjian AOA, kedua kelompok petani yang jelas-jelas beda level ini disuruh untuk berkompetisi di pasar bebas. Ketidakadilan ini sudah pasti akan membawa kekalahan bagi petani lokal.

1. Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs, Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights)
Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Uncategorized | 8 Komentar

Kejamnya Sistem Ekonomi Liberal (Bagian II/III)

Ekonomi Liberal Sistem Ekonomi : Globalisasi dan Liberalisasi

Apakah yang menjadi sumber segala kesengsaraan masyarakat Dunia Ketiga? Jawabnya, menurut penulis, adalah globalisasi yang berorientasi liberalisme. Banyak pendukung globalisasi yang ‘memuji’ globalisasi dengan alasan idealis, misalnya, “Dengan globalisasi tak ada lagi sekat-sekat antarnegara dan antarras. Suatu bangsa tidak mungkin lagi mengatasi berbagai persoalan hidupnya sendirian, perlu dilakukan kerjasama antarabangsa dunia. Dengan globalisasi, negara-negara kaya akan mendapat peluang untuk menolong negara-negara miskin, dengan cara mengalirkan modal dan investasi.”

Namun, para pendukung globalisasi itu melupakan ideologi dasar dari proses globalisasi yang saat ini berlangsung, yaitu liberalisme. Filosofi dasar dari liberalisme adalah kebebasan. Dalam pandangan liberalisme, society dibentuk oleh sebuah proses yang harus berlangsung secara bebas, tanpa boleh ada intervensi dari siapapun. Proses itu harus melibatkan semua anggota masyarakat. Konkritnya, pembentukan sebuah pemerintahan harus melalui proses yang tanpa intervensi ini, yaitu demokrasi, melalui pemilihan umum secara bebas. Pembentukan undang-undang juga harus dilakukan melalui proses bebas ini. Tak boleh ada intervensi, misalnya aturan agama.

Ketika ideologi liberalisme ini kemudian diterapkan dalam ekonomi, maka hasilnya adalah ekonomi pasar: biarkan semua pelaku pasar berproses tanpa intervensi darimanapun, maka pasar akan menemukan sendiri mekanismenya dan kemakmuran akan diraih oleh semua pihak yang ikut berinteraksi dalam pasar. Asumsi ekonomi liberal adalah pasar bebas dan pergerakan bebas modal akan menjamin investasi akan mengalir ke tempat yang paling menguntungkan. Perdagangan bebas akan memberi kesempatan kepada negara-negara untuk meraih keuntungan dari kelebihan komparatif mereka,[7] misalnya negara penghasil batu bara akan meraih keuntungan dengan menjual batu bara kepada negara yang tak punya batu bara; negara penghasil beras akan meraih keuntungan dengan menjual beras kepada negara yang kekurangan beras.

Ideologi liberalisme kemudian berkembang lagi menjadi bentuk yang lebih ekstrim, yaitu neoliberalisme. Neoliberal memiliki karakteristik utama ingin memperluas pasar dengan cara meningkatkan dan memformalisasi berbagai transaksi ekonomi. Tak heran bila para pemilik modal melakukan ekspansi besar-besaran, mulai dari toko kelontong yang buka cabang di berbagai negara (Walmart, Circle K, dll), hingga perusahaan penanaman jagung dan padi. Bila dalam liberalisme, para pelaku ekonomi cenderung menguasai properti, dalam neoliberalisme, yang dikuasai adalah modal sehingga mereka lebih leluasa memindahkan modalnya kemanapun yang lebih menguntungkan. Ngaire Woods menyebutnya, footloose modern bussiness [8], dimana pemodal dengan mudah keluar dari sebuah negara bila pemerintah negara itu tidak memberlakukan kebijakan liberal yang menguntungkan mereka. Hari ini pemodal bisa buka pabrik di negara A, namun bila esok hari negara B yang menawarkan upah buruh lebih rendah, dia akan menutup pabrik di A dan buka pabrik di negara B. Sama sekali tidak dipedulikan bagaimana nasib para buruh yang secara mendadak menjadi penganggur.

Bahkan, untuk menghindarkan diri dari kewajiban UU Tenaga Kerja, para pemilik modal memberlakukan sistem outsourcing dan sistem kontrak. Misalnya, untuk tenaga kebersihan, perusahaan A tidak langsung mempekerjakan pegawai, melainkan memakai jasa perusahaan kebersihan. Perusahaan kebersihan ini yang merekrut pegawai untuk kemudian bekerja di perusahaan A. Para pegawai itu mendapat gaji dari perusahaan kebersihan, bukan dari perusahaan A. Perusahaan kebersihan pun umumnya menggunakan sistem kontrak, per-3 bulan, atau bahkan per bulan, sehingga si pegawai sewaktu-waktu bisa kehilangan pekerjaan tanpa mendapat pesangon. Sistem ini tak lebih dari perbudakan abad modern.

Selanjutnya : Kejamnya sistem Ekonomi liberal Bagian III/Terakhir

Dipublikasi di Politik Nasional | 2 Komentar