Politik Lokal

politik lokal indonesia Politik Lokal : Akhir-akhir ini pesta demokrasi daerah-daerah di Indonesia telah terdengar. Hiruk pikuk dan segala macam hingar bingarnya setidaknya telah menyedot perhatian masyarakat untuk iukt berpartisipasi memilih pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Muncul fenomena baru dalam pemilihan kepala daerah kali ini. Yaitu : munculnya dinasti politik lokal.

Ketika walikota atau bupati tidak bisa lagi mencalonkan diri karena sudah dua periode, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka istrinyalah yang mencalonkan diri. Sri Suryawidati (Ida), istri Bupati Bantul, DI Yogyakarta, Idham Samawi; Titik, istri Bupati Sukoharjo, Jawa Tengah, Bambang Riyanto; dan Widya Kandi Susanti, istri Hendy Boedoro, Bupati Kendal, Jateng. Adalah buktinya.

Hal ini juga terjadi di Jawa Timur. Istri dari mantan bupati Sidoarjo, Emi Hendarso, maju mencalonkan diri menjadi bupati Sidoarjo. Demikian juga di Kediri, Haryanti Sutrisno, istri bupati Kediri juga mencalonkan diri dan berhasil memenangkan pemilihan. Sehatkah fenomena istri menggantikan suaminya menjadi kepala daerah?

Kiranya apa yang terjadi di panggung politik pemilihan daerah kali ini merupakan dekandensi politik. Hal ini dikarenakan Istri yang mencalonkan diri mengganti posisi suaminya adalah upaya untuk melanggengkan kekuasaan suaminya. Daerah-daerah seakan-akan sudah milik keluarganya (Suami-Istri).

Tampilnya istri menggantikan suaminya di pemerintahan daerah, menimbulkan berbagai macam kekurangan. Pertama: Istri tidak memiliki otoritas penuh dalam menentukan keputusan. Sang istri hanya dijadikan sebagai boneka kekuasaan. Seluruh keputusan bisa jadi merupakan keputusan suaminya. Apalagi sang istri baru pertama kali terjun di dunia politik dan langsung menjadi kepala daerah. Tentu, pengalaman yang belum cukup akan membuatnya gampang terombang-ambing oleh kepentingan suaminya atau kelompoknya.

Kendati sang istri sudah lama terjun di dunia politik praktis dan memiliki kapabilitas poltik. Sang istri tetap tidak memiliki kemerdekaan penuh. Kecendrungan kepatuhan Istri kepada suami dalam ranah keluarga sedikit banyak akan merambah pada hubungan kepemerintahan. Pencampuradukan wilayah keluarga dengan wilayah pemerintah menjadi tak terelakkan. Alhasil, pemerintahan akan cenderung seperti Ungkapan Lord Acton (1834-1902) “Kekuasaan cenderung korup”. Kesejahteraan rakyat tidak menjadi perhatian. Yang dikerjakan menumpuk harta sebanyak mungkin. Agar 5 tahun mendatang sang istri atau anaknya bisa mencalonkan diri. Jika tidak, hidup nyenyak dan damai dengan bergelimpang harta.

Kedua; Pencederaan terhadap kaderisasi di partai politik. Tidak dapat dipungkiri calon yang tampil dalam pilkada membutuhkan kendaraan politik guna mencapai tujuannya. Dengan demikian, Maka sang Istri yang bisa jadi bukan kader partai diusung oleh partai pengusung suaminya. Padahal, tidak menutup kemungkinan dalam partai tersebut ada kader partai yang cukup berkualitas dalam kepemimpinan. Karena sang suami merupakan tokoh dalam partai tersebut, Kualitas akan berhadapan dengan kepentingan. Dengan kalkulasi untung-rugi dan ketokohan sang suami dalam partai. Maka, Kualitas akan dibunuh oleh kepentingan. Sang istrilah yang kemudian tampil dipentas percaturan pemilihan kepala daerah.

Ketiga: Pencederaan terhadap demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. pemilihan langsung merupakan salah satu dari unsur yang ada di dalam demokrasi. Letak pencederaan terhadap demokrasi berada pada figur yang tampil. Masyarakat dibatasi memilih pemimpin.

Jika ditelusuri lebih lanjut, ternyata bakal calon yang berhasil lolos dalam persyaratan menjadi calon kepala daerah adalah mereka yang di topang oleh tumpukan rupiah. Demokrasi tidak bisa dinikmati oleh orang miskin. Orang miskin dilarang menjadi pemimpin.

Di sinilah mereka yang termasuk ditopang tumpukan rupiah adalah Istri dari mantan kepala daerah. Peluang menjadi kepala daerahpun terbuka karena pemilih cenderung berikap pragmatis. Siapa yang lebih banyak atau lebih dahulu memberikan “dana politik” maka dialah yang dipilih. Alhasil, daerah-daerah tak ubahnya seperti kerajaan. Habis suami, muncul istri. Habis istri muncul anak. dinasti politik lokal.
Oleh Karena itulah perlu ada kebijakan tersendiri atau amandemen Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Selain itu, partai juga harus melihat sumbangsih yang dilakukan kadernya. Keringat yang sudah dikucurkan oleh kadernya untuk mempertaruhkan nama baik partainya adalah pengabdian. Terlepas dari adanya kepentingan. Dengan melihat itu, partai politik bisa lebih mengedepankan kader partai daripada mengusung istri mantan kepala daerah.

Dengan berpatokan pada tiga kekurangan diatas, dinasti politik lokal harus segera diatasi. Jika dinasti politik lokal terus saja dibiarkan. Bisa jadi, pemilihan-pemilhan kepala daerah yang masih belum dilaksanakan akan juga dicederai oleh dinasti politik lokal. Selain itu, jika dinasti politik lokal terus dibiarkan akan menjadi kebiasaan dan merambat pada dinasti politik nasional. Bukankah akhir-akhir ini merebak isu SBY, akan digantikan oleh Istrinya? Tentu ini, bukan hal yang mustahil untuk terjadi.

Tentang saifulbahrisdb

Learner and hope useful for u. life in Medan, Born 22April1988 Visit my website http://www.hastos.info/ : Home design images ideas download for free
Pos ini dipublikasikan di Politik Nasional. Tandai permalink.

2 Balasan ke Politik Lokal

  1. Ping balik: Kejamnya Sistem Ekonomi Liberal (Bagian II/III) | Berita Perkembangan Ekonomi Indonesia

  2. Ping balik: Sistem Ekonomi | Berita Perkembangan Ekonomi Indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s