Keuangan Pusat dan Daerah

pembagian keuangan pusat dan daerahKeuangan Pusat dan Daerah : Setelah sebelum ini kita sudah bahas mengenai Permasalahan Ekonomi di Indonesia, postingan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman tentang sistem dan undang undang yang berlaku di Indonesia dalam hal Keuangan Pusat dan Daerah. nnn

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab di daerah secara proporional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemamfaatan sumber daya nasional yang berkeadian, serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berbagai laporan keuangan daerah ditempatkan dalam dokumentasi daerah agar dapat diketahui oleh masyarakat sehingga terwujud keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sistem alokasi kepada daerah, diatur pula informasi keuangan daerah dan menetapkan sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang bertugas mempersiapkan rekomendasi mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Perilaku hidup bersih dan sehat.
Berdasarkan uraian diatas, undang-undang ini mempunya tujuan pokok antara lain :

a. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah
b. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab (akuntabel), dan pasti. Youtube upin dan Ipin
c. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat , mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya, dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan. Download Game Blackberry Gratis
d. menjadi acuan dalam alokasi penerimaan negara bagi daerah.
e. mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh Pemerintah Daerah.
f. Menjadi pedoman pokok tentang keuangan daerah.

Ok, semoga pembahasan Keuangan Pusat dan Daerah ini bermanfaat ya. Jakarta Motor Show

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab di daerah secara proporional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemamfaatan sumber daya nasional yang berkeadian, serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berbagai laporan keuangan daerah ditempatkan dalam dokumentasi daerah agar dapat diketahui oleh masyarakat sehingga terwujud keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sistem alokasi kepada daerah, diatur pula informasi keuangan daerah dan menetapkan sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang bertugas mempersiapkan rekomendasi mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, undang-undang ini mempunya tujuan pokok antara lain :
a. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah
b. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab (akuntabel), dan pasti.
c. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat , mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya, dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.
d. menjadi acuan dalam alokasi penerimaan negara bagi daerah.
e. mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh Pemerintah Daerah.
f. Menjadi pedoman pokok tentang keuangan daerah.
Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab di daerah secara proporional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemamfaatan sumber daya nasional yang berkeadian, serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berbagai laporan keuangan daerah ditempatkan dalam dokumentasi daerah agar dapat diketahui oleh masyarakat sehingga terwujud keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sistem alokasi kepada daerah, diatur pula informasi keuangan daerah dan menetapkan sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang bertugas mempersiapkan rekomendasi mengenai perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, undang-undang ini mempunya tujuan pokok antara lain :
a. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah
b. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab (akuntabel), dan pasti.
c. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat , mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya, dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.
d. menjadi acuan dalam alokasi penerimaan negara bagi daerah.
e. mempertegas sistem pertanggungjawaban keuangan oleh Pemerintah Daerah.
f. Menjadi pedoman pokok tentang keuangan daerah.

Facebook akan ditutup, arti hidup sehat

Tentang saifulbahrisdb

Learner and hope useful for u. life in Medan, Born 22April1988 Visit my website http://www.hastos.info/ : Home design images ideas download for free
Pos ini dipublikasikan di Ekonomi Keuangan dan tag , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s